BAPPEDA SAMBAS

 

 
   

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

 

PERATURAN  BUPATI SAMBAS

NOMOR  34 TAHUN  2016

 

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI SAMBAS,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi  Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas;

 

Mengingat

:

  1.  

Undang-Undang  Nomor 27  Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

 

 

  1.  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

 

 

  1.  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

 

  1.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

 

  1.  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

 

 

  1.  

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

 

 

  1.  

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);

 

 

  1.  

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).

           

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan 

:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA DAN KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Bupati adalah Bupati Sambas.
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah  Kabupaten Sambas.
  6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
  7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
  8. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur penunjang kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
  9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
  10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
  11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan daerah.

 

BAB II

KEDUDUKAN

 

Pasal 2

  1. Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
  2. Badan sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

 

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

 

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, kewilayahan, pemerintahan, pembangunan manusia, penelitian dan pengembangan;

b. Pelaksanaan kebijakan  di bidang perencanaan pembangunan daerah;

c. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;

d. Penyelenggaraan kegiatan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian serta penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal 5

  1. Struktur organisasi Badan terdiri dari:
  1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat;
  3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  6. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  7. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. Bagan struktur Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

Bagian Ketiga

Kepala Badan

 

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan badan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, kewilayahan, pemerintahan, pembangunan manusia, penelitian dan pengembangan;

b. Pelaksanaan kebijakan  di bidang perencanaan pembangunan daerah;

c. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;

d. Penyelenggaraan kegiatan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian serta penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

 

Bagian Keempat

Sekretariat

 

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

 

Pasal   9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan refromasi birokrasi serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di  lingkungan Badan.

 

Pasal   10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat;
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan refromasi birokrasi;
  3. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Badan;
  4. Pengkoordinasian  dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi;
  5. Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan refromasi birokrasi di lingkungan badan;
  6. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di  lingkungan Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan refromasi birokrasi di lingkungan Badan sesuai peraturan perundang-undangan;
  8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas  dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas  dan fungsi di lingkungan Badan; dan
  10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 11

  1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, membawahi :
  1. Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  1. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Pasal 12

Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan penyusunan program dan penyelarasan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan.

 

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program di lingkungan Badan;
  3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
  4. Pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program dan kegiatan Badan;
  5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas  dan fungsi di bidang penyusunan program;
  6. Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program sesuai peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja Badan;
  8. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dan laporan kinerja Badan; dan
  9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi.

 

 

 

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana  kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan;
  3. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
  4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas  dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
  5. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi  pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  6. Pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
  7. Pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
  9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan Aset pengendalian, dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan.

 

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan;
  3. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan aset;
  4. Pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan badan sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan perbendaharaan;
  6. Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
  7. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;
  8. Penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
  10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

 

Pasal 18

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh  Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 19

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

 

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di Bidang  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  2. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan  pembangunan daerah;
  3. Pelaksanaan  analisasi dan pengkajian data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  4. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  5. Perumusan kebijakan  penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
  6. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  7. Pelaksanaan  evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  8. Pelaksanaan  pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  9. Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  10. Penyajian dan mengamankan data dan informasi pembangunan daerah;
  11. Pelaksanaan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  12. Pengelolaan dan analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  13. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  14. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
  15. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 21

  1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi:
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bidang Data dan Informasi.
  1. Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

 

Pasal 22

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta pembinaan di Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah.

 

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  2. Pengkajian, analisis, dan penyusunan tahapan kegiatan perencanaan dan kerangka pendanaan pembangunan daerah;
  3. Pengkoordinasian, penyiapan bahan dan prosedur serta pembinaan teknis pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
  4. Pengkoordinasian dan sinkronisasi analisa perencanaan dan perkembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;
  5. Pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
  6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Daerah dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah);
  7. Pengkoordinasian pagu indikatif rencana pembangunan daerah;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
  9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 24

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.

 

 

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Pengumpulan bahan kebijakan teknis sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
  3. Pengkoordinasian, penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  4. Pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  5. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
  7. Pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya.
  8. Pengumpulan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan.
  9. Penyiapan bahan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian.
  10. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
  11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 26

Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah.

 

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Data dan Informasi;
  2. Pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah berupa data sekunder dan primer untuk mengetahui perkembangannya.
  3. Pengkoordinasian, penyiapan bahan, pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  4. Pelaksanaan penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  5. Penyusunan rencana kegiatan pengolahan data dan informasi sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait.
  6. Penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi.
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Bidang Data dan Informasi; dan
  9. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Keenam

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

 

Pasal 28

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

 

Pasal  29

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

 

Pasal  30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  2. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  3. Pengoordinasian Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  4. Pengkoordinasian pelaksanaan forum perangkat daerah dan Musrenbang di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  5. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  6. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  7. Pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi kebijakan, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  8. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  9. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  10. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
  12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 31

  1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi:
  1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  2. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II; dan
  3. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.
  1. Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

 

Pasal 32

Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32, Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  2. Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  3. Pelaksanaan analisa Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  4. Perencanaan pelaksanaan Musrenbang di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  5. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  6. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  7. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  8. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  9. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  10. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I; dan
  12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 34

Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan.

 

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  2. Penyusun dokumen rencana pembangunan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
  3. Pelaksanaan analisa Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
  4. Perencanaan pelaksanaan Musrenbang di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
  5. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
  6. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
  7. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
  8. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
  9. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
  10. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
  11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II; dan
  12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 36

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Pemerintahan Umum, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36, Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  2. Penyusun dokumen rencana pembangunan di bidang Pemerintahan Umum, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  3. Pelaksanaan analisa Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan Umum, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  4. Perencanaan pelaksanaan Musrenbang di bidang Pemerintahan Umum, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  5. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pemerintahan Umum, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  6. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang Pemerintahan Umum, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  7. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Pemerintahan Umum, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  8. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Pemerintahan Umum, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  9. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Pemerintahan Umum, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  10. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Pemerintahan Umum, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III; dan
  12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Ketujuh

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

 

Pasal 38

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh  Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

 

Pasal  39

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

 

Pasal  40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  2. Pengoordinasian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  3. Pengoordinasian Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  4. Pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  5. Pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  6. Pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  7. Pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten;
  8. Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  9. Pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  10. Pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  11. Pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 41

  1. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi:
  1. Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  2. Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II; dan
  3. Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III.
    1. Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.  

 

Pasal 42

Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Keuangan.

 

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 42, Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  2. Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Keuangan;
  3. Pelaksanaan analisa Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Keuangan;
  4. Perencanaan Pelaksanaan Musrenbang di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Keuangan;
  5. Perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Keuangan;
  6. Penyiapan bahan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Keuangan;
  7. Perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Keuangan;
  8. Perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Keuangan;
  9. Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Keuangan;
  10. Perencanaan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Keuangan;
  11. Perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Keuangan;
  12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I; dan
  13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 44

Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Transmigrasi dan Pariwisata.

 

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II;
  2. Penyusun dokumen rencana Pembangunan di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Transmigrasi dan Pariwisata;
  3. Pelaksanaan analisa Renstra Perangkat Daerah dan RKPD di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Transmigrasi dan Pariwisata;
  4. Perencanaan Pelaksanaan Musrenbang di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Transmigrasi dan Pariwisata;
  5. Perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Transmigrasi dan Pariwisata;
  6. Penyiapan bahan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Transmigrasi dan Pariwisata;
  7. Perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Transmigrasi dan Pariwisata;
  8. Perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Transmigrasi dan Pariwisata;
  9. Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Transmigrasi dan Pariwisata;
  10. Perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Transmigrasi dan Pariwisata;
  11. Perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Transmigrasi dan Pariwisata;
  12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II; dan
  13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal  46

Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Pertanian, Pangan dan Perikanan.

 

Pasal  47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 46, Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  2. Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  3. Pelaksanaan analisa Renstra Perangkat Daerah dan RKPD di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  4. Perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  5. Perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  6. Penyiapan bahan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  7. Perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  8. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  9. Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  10. Perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  11. Perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III; dan
  13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedelapan

Bidang Penelitian dan Pengembangan  

Pasal 48

Bidang Penelitian dan Pengembangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

 

Pasal  49

Bidang Penelitian dan Pengembangan  mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan.

 

Pasal  50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Penelitian dan Pengembangan  mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di bidang Penelitian dan Pengembangan;
  2. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
  3. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
  4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
  5. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
  6. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
  7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
  8. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
  9. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten;
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  11. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 51

  1. Bidang Penelitian dan Pengembangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi:
  1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
    1. Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.       

Pasal 52

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Sosial dan Pemerintahan.

 

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 52, Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan  program kerja  di Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang bidang sosial dan pemerintahan;

e. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang bidang sosial dan pemerintahan;

f. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;

g. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;

h. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 54

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54, Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan  program kerja  di Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  5. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  6. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  7. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  8. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal  56

Sub bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Inovasi dan Teknologi.

 

Pasal  57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 56, Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan  program kerja  di Subbidang Inovasi dan Teknologi;
  2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  3. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
  4. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
  6. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  7. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

 

  1. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang inovasi dan teknologi; dan
  4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Bagian  Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Badan

 

Pasal 58

  1. Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
  2. Pembentukan, Struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat.
  3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

 

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

 

Pasal 59

  1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
  3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai  bidang keahlian dan keterampilan.
  4. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB IV

KEPEGAWAIAN

 

Pasal 60

  1. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Badan memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

BAB V

TATA  KERJA DAN LAPORAN

 

Bagian Pertama

Tata Kerja

                                                            

Pasal  61

  1. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing  maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  2. Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
  3. Kepala Badan dan seluruh pejabat di lingkungan Badan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Bagian Kedua

Laporan

 

Pasal 62

  1. Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
  2. Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu, serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  4. Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

 

BAB VI

PEMBIAYAAN

 

Pasal 63

  1. Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya   menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB  VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

 

Pasal  64

  1. Uraian Jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Badan ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Badan sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja  sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Badan yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 65

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Badan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut.

 

BAB  IX

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 50 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 234) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

Pasal 67

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

 

Ditetapkan di  Sambas

pada tanggal  29 Desember 2016

 

BUPATI SAMBAS,

 

 

ATBAH ROMIN SUHAILI

Statistik : Jum'at, 13 Desember 2019

Sedang Akses : 1 Pengunjung
Hari Ini : 62
Bulan ini : 1213
Tahun ini : 22618
Hit hari ini : 150
Total Hit : 2947970

Back to Top