Apa itu RKPD

Artikel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintahan daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :

  1. Secara substansial menjadi arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab program kegiatan;
  2. Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintahan Kabupaten Sambas serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
  3. Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan menjadi tanggung jawab SKPD sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) PD dan
  4. Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyaraka.

Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dillakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak ada Komentar

Tulis Komentar

Identitas Anda sangat diperlukan, Alamat email Anda tidak akan kami publikasikan.

Statistik : Sabtu, 19 Juni 2021

Sedang Akses : 1 Pengunjung
Hari Ini : 5
Bulan ini : 1497
Tahun ini : 16335
Hit hari ini : 19
Total Hit : 3161376

Back to Top